SEJARAWAN Antara Hak dan Kebijakan Pemerintah

Setiap bangsa di dunia ini pasti mempunyai sejarahnya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah sebenarnya pengertian sejarah itu? Banyak pendapat-pendapat dari para sejarawan atau golongan terpelajar lain mengenai pengertian sejarah. Secara mudah sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah setiap peristiwa masa lampau itu termasuk sejarah? Prof. Bambang Purwanto, selaku guru besar ilmu sejarah UGM, mengatakan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu termasuk sejarah sampai peristiwa tersebut diangkat untuk ditulis. Semua pendapat-pendapat yang dilontarkan para sejarawan atau golongan terpelajar lain ini tidak ada yang didiskualifikasi atau diabaikan, meskipun sering terjadi bantahan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain.

Penulisan sejarah tentu saja tidak akan terlepas dari peran sejarawan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena hanya para sejarawanlah yang dapat mengungkapkan semua peristiwa-peristiwa sejarah secara jelas dengan metode dan metodologi yang dimilikinya. Akan tetapi sejarawan yang notabene sebagai elit negara terkadang tidak dapat mengungkapkan semua hasil penelitiannya itu secara obyektif. Para sejarawan biasanya dituntut untuk mengikuti suatu tatanan yang dibuat oleh Negara. Oleh karena itu tidak sedikit hasil dari penelitian para sejarawan itu harus dihilangkan karena dapat membuat legitimasi  suatu Negara itu goyah.

Para sejarawan kini berada pada dua pilihan yang berseberangan. Di satu sisi, sebagai seorang sejarawan mempunyai hak untuk mengungkapkan  hasil penelitiannya dengan sebenar-benarnya. Di sisi yang lain para sejarawan juga dituntut untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Kondisi ini memang sungguh ironis. Namun ternyata ada juga sejarawan yang mencoba untuk tidak terikat dengan peraturan yang dibuat pemerintah. Pramudya contohnya, beliau adalah seorang yang dapat dikatakan sebagai sastrawan sejarah. Beliau dalam setiap membuat karyanya pasti berkutat masalah sejarah. Pramudya sendiri sudah pernah dipenjara pada masa Orde Baru karena dalam setiap gagasanya itu selalu mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.selain masalah kritikanya tersebut ternyata gagasan yang dilontarkan olehnya cenderung bernada sosialis, yang notebene paham ini sangat dilarang pada masa Orde Baru ini.

Keterkaitan antara elit pmerintah dengan sejarawan ternyata sudah berlangsung lama. Di dunia barat misalnya, tidak sedikit para elit menyewa bahkan membeli sejarah demi memperoleh legitimasi. Oleh karena itu mau tidak mau para sejarawan harus mengikuti kebijakan pemerintah tersebut meskipun menyimpang dari hal yang sebenarnya. Di Indonesia khususnya Jawa, penulisan sejarah sudah muncul sejak jaman kerajaan. Penulisan sejarah ini tentu saja tidak dapat terlepas dari campur tangan penmerintah kerajaan. Bagi pujangga kerajaan yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah biasanya akan disingkirkan atau dikeluarkan dari wilayah kerajaan karena dianggap sebagai penentang pembelot terhadap pemerintah kerajaan.

Hal tersebut diatas mengakibatkan sangat sedikit sejarah yang bersifat obyektif, bahkan nyaris tidak ada. Ketidakobyektifan hasil sejarah ini selain dipengaruhi kebijakan pemerintah juga disebabkan oleh pendapat atau anggapan dari hipotesa sejarawan itu sendiri.

 Kembali ke masalah semula, keterkaiatan anatara elit pemerintah dengan para sejarawan sudah menjadi semcam budaya yang sangat sulit untuk dilepaskan, kecuali dengan terobosan-terobosan baru. Para sejarawan seharusnya sadar bahwa sejarah itu bukanlah sebagai dongengan belaka, tetapi sejarah juga dapat dijadikan sebagai cermin dalam kehidupan. Jikalau sejarah hanya ditulis berdasarkan kebijakan pemerintah yang cenderung hanya mengorek hal-hal yang baik saja dan mengesampingkan peristiwa kegagalan secara otomatis hal tersebut menghambat perkembangan kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Seperti yang telah diungkapkan diatas tadi bahwa sejarah dapat dijadikan sebagai cermin untuk mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi pada masa sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang sejarawan harus menempatkan diri sebagai seorang sejarawan. Sejarawan tidak boleh menyembunyikan satu atau lebih dokumen sejarah, karena sejarah itu sangat penting, entah itu bagi suatu kaum, suatu bangsa, atapun kelompok tertentu. Kesan sejarawan yang dapat diibaratkan sebagai “katak dalam tempurung” mulai sekarang harus mulai ditinggalkan. Sejarawan harus dapat mengungkapkan sejarah sebenar-benarnya meskipun bertentangan dengan kebijakan pemerintah.